Jakarta - Pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat telah menghasilkan presiden terpilih yaitu prabowo subianto. Dengan demikian maka presiden jokowi seharusnya fokus menyiapkan proses pelantikan presiden terpilih dengan sebaik-baiknya, dan presiden jokowi tidak patut menerbitkan peraturan pemerintah di akhir masa jabatannya yang relatif sangat singkat, yakni kurang lebih dua bulan kedepan, karena bisa jadi kebijakannya presiden jokowi akan kontraproduktif dengan kebijakannya presiden terpilih yang akan dilantik pada oktober nanti, menurut Saiful Chaniago Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI).
Lanjut Chaniago, iuran tapera dan ijin usaha pertambangan kepada organisasi keagamaan merupakan suatu kebijakan yang harus dikaji secara baik, terukur, dan tentunya wajib berdasarkan nilai konstitusional bernegara. Sehingga kemudian tidak menimbulkan perdebatan yang panjang dan mendapatkan penilaian yang tidak baik oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena menerbitkan peraturan pemerintah diujung masa jabatannya sebagai presiden, jokowi dianggap tergesa-gesa dan tentunya akan dinilai lalai dalam memastikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, tegas Chaniago.
Baca juga:
Ayo Pasang Patok Tanahmu!
|
Chaniago mengharapkan, presiden jokowi sebaiknya fokus menyiapkan proses pelantikan presiden terpilih yang akan menggantikan dirinya sebagai presiden Indonesia, sikap yang demikian tentunya akan jauh lebih bernilai sebagai negarawan. Presiden jokowi harus mampu mengikhlaskan semua kepentingan kepemimpinan Indonesia kepada presiden terpilih prabowo subianto untuk kemudian melanjutkan perjalanan kepemimpinan Indonesia kedepannya, dan semua kepentingan kemaslahatan rakyat Indonesia yang dimaksudkan presiden jokowi pada iuran tapera dan IUP ormas, sebaiknya diserahkan kepada presiden terpilih prabowo subianto, untuk dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dalam kepemimpinannya nanti, jelas Chaniago yang juga sebagai wasekjend SOKSI.
Wasekjend SOKSI saiful chaniago mengusulkan kepada pemerintah Indonesia, dibawah kepemimpinan presiden jokowi, untuk tidak lagi menerbitkan peraturan pemerintah diakhir masa jabatannya, karena dianggap akan mengganggu perjalanan kepemimpinan Indonesia kedepannya. Sebaiknya kepemimpinan pemerintah Indonesia saat ini harus duduk bersama presiden terpilih prabowo subianto untuk menyampaikan semua kepentingan kemaslahatan rakyat Indonesia, tentunya guna memohon pertimbangannya presiden terpilih prabowo subianto, tutup saiful chaniago pemimpin pemuda Indonesia.
(Jakarta, 06 juni 2024)